Kelit Ahok ketika Ditegur Presiden
Teguran Presiden Joko Widodo terkait penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI 2016 yang tak maksimal hanya dianggap candaan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki `Ahok` Tjahaja Purnama. Menurutnya, teguran itu sebagai contoh untuk menyindir daerah lain.
"Presiden kan cuma bercanda, kasih contoh saja (buat daerah lain)," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (4/8/2016).
"Presiden kan cuma bercanda, kasih contoh saja (buat daerah lain)," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (4/8/2016).
Ahok berdalih, dana yang disindir Jokowi adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang diberikan kepada daerah. Biasanya, DAU langsung masuk ke kas daerah dan tersimpan di masing-masing bank daerah.
Sedangkan DKI, kata Ahok, sudah tak menerima DAU lagi. "Itu untuk daerah lain. Daerah lain kan dapat DAU yang dikirim pusat," ucapnya.
Tercatat anggaran DKI yang masih tersimpan di bank sampai Juni 2016 sebesar Rp13,9 triliun, dari total APBD DKI sekitar Rp70 triliun. Uang Rp13,9 triliun itu, lanjut Ahok, bisa jadi dana yang tak keluar karena belum dibayarkan.
"Kan enggak mungkin kita bayar di depan. Kita enggak mau bayar dulu sebelum mulai kerja," jelas dia.
Tapi, Ahok mengaku, mendapat wejangan dari Presiden Jokowi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk memperbaiki arus kas (cashflow) DKI. Arus kas yang baik, bisa berdampak baik juga bagi keuangan daerah dan sangat menentukan penerimaan dana bagi hasil DKI.
"Kalau penyerapan tidak bagus, cashflow berputar ketahan, dana bagi hasil kita ketahan. Jadi, diminta cashflow DKI diatur," ucap Ahok.
Sebelumnya, Jokowi memperingatkan Ahok segera membelanjakan anggaran yang tersimpan di bank. Presiden pun memperingatkan Ahok dengan cara menyindir soal DKI yang memiliki uang banyak di bank.
"Pak Ahok duitnya emang gede, tapi nyimpennya juga gede. Ini harus dikeluarkan," kata Presiden Jokowi.
Sedangkan DKI, kata Ahok, sudah tak menerima DAU lagi. "Itu untuk daerah lain. Daerah lain kan dapat DAU yang dikirim pusat," ucapnya.
Tercatat anggaran DKI yang masih tersimpan di bank sampai Juni 2016 sebesar Rp13,9 triliun, dari total APBD DKI sekitar Rp70 triliun. Uang Rp13,9 triliun itu, lanjut Ahok, bisa jadi dana yang tak keluar karena belum dibayarkan.
"Kan enggak mungkin kita bayar di depan. Kita enggak mau bayar dulu sebelum mulai kerja," jelas dia.
Tapi, Ahok mengaku, mendapat wejangan dari Presiden Jokowi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk memperbaiki arus kas (cashflow) DKI. Arus kas yang baik, bisa berdampak baik juga bagi keuangan daerah dan sangat menentukan penerimaan dana bagi hasil DKI.
"Kalau penyerapan tidak bagus, cashflow berputar ketahan, dana bagi hasil kita ketahan. Jadi, diminta cashflow DKI diatur," ucap Ahok.
Sebelumnya, Jokowi memperingatkan Ahok segera membelanjakan anggaran yang tersimpan di bank. Presiden pun memperingatkan Ahok dengan cara menyindir soal DKI yang memiliki uang banyak di bank.
"Pak Ahok duitnya emang gede, tapi nyimpennya juga gede. Ini harus dikeluarkan," kata Presiden Jokowi.
No comments